Biaya pengiriman barang mahal menjadi salah satu faktor penghambat laju pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Konsumen digital juga banyak yang mengeluhkan infrastruktur logistik yang masih berdaya saing rendah.

“The Nielsen Global Survey of E-Commerce tahun lalu menunjukkan kalau konsumen enggan membeli produk secara online karena tingginya biaya dan lemahnya infrastruktur logistik di Indonesia,” ujar Ekonom dari IPMI International Business School Jimmy Rifai Gani, seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Jumat (6/3/2015).

Ia menuturkan, potensi jasa logistik mencapai Rp 1.849 triliun pada 2015 lantaran pesatnya pertumbuhan perdagangan online seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan gadget. Ditambah, penetrasi e-commerce Indonesia hanya mencapai 1 persen, jauh di bawah negara-negara berkembang lain sudah mencapai 20 persen.

Namun investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun bisnis logistik yang terintegrasi dengan e-commerce sangat besar. Jimmy menuturkan, grup Lippo saja mengeluarkan dana US$ 500 juta atau sekitar Rp 6 triliun untuk masuk ke bisnis e-commerce.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah dinilai penting dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) supaya dapat memasarkan produk secara daring. Caranya dengan membangun pusat distribusi untuk UMKM. Saat ini, dari 55 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia baru sekitar 75.000 usaha yang memasarkan produknya lewat internet.

Sebelumnya pemerintah akan menertibkan e-commerce melalui peraturan dan kebijakan yang ditargetkan selesai dalam 6 bulan ke depan, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti logistik, infrastruktur dan sistem pembayaran.